Terjerat Penistaan Agama

Calon Gubernur DKI Jakarta inkumben, Basuki Tjahaja Purnama, menjadi pesakitan dalam kasus menista agama. Perkaranya masih disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kasus ini buntut pernyataan Basuki yang menyitir Surat Al-Maidah ayat 51 saat berpidato di depan warga Kepulauan Seribu, akhir September lalu. Dua pekan berselang, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa pernyataan itu penistaan agama.

Sejumlah organisasi kemasyarakatan yang dimotori Front Pembela Islam membentuk Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI dan turun ke jalan menuntut Basuki dipenjarakan. Aksi yang paling menyedot perhatian terjadi pada 4 November lalu. Unjuk rasa ratusan ribu orang ini semula berlangsung damai. Hingga akhirnya terjadi kerusuhan saat massa seharusnya sudah membubarkan diri di depan Istana Merdeka. Kepada peserta aksi, Presiden Joko Widodo berjanji menuntaskan kasus Basuki dalam dua pekan. Sejak itu, penanganan perkara ini serba cepat.

Penyidikan kasus ini di kepolisian hanya butuh waktu dua pekan. Di kejaksaan, hanya dalam waktu tiga hari, perkara ini dinyatakan lengkap. Jaksa bahkan sudah selesai menyusun surat dakwaan. Dalam hitungan jam, perkara ini dilimpahkan ke pengadilan. Pelimpahan terjadi satu hari sebelum ”Aksi Superdamai” pada 2 Desember lalu di kawasan Monumen Nasional. Aksi digagas Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI untuk menuntut kepolisian memenjarakan Basuki. Jokowi saat itu menyempatkan diri melakukan salat Jumat bersama peserta unjuk rasa.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *